Tata Ruang Desa di Lore Lindu

Konflik penggunaan ruang antara kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat sering menjadi masalah yang rawan di kawasan perlindungan hutan tidak terkecuali di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Bertambahnya populasi penduduk desa di sekitar TNLL setiap tahunnya berjalan linier dengan kebutuhan ruang untuk pemukiman, kebun, ladang, fasilitas sosial dan lain sebagainya. Sementara, hampir sebagian besar desa dari 64 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNLL tidak memiliki cadangan lahan yang cukup untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan sumber-sumber penghidupannya.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari 64 disekitar TNLL desa yang cukup tinggi mencapai sekitar 2.26 % pertahun, secara signifikan akan berdampak pada konflik lahan di dalam kawasan konservasi.

TNC, yang bekerja untuk konservasi Taman Nasional Lore Lindu berupaya untuk mengelimiinir potensi konflik tersebut dengan memfasilitasi penataan ruang desa. Pilot project untuk penataan ruang ini berada di tiga desa model; Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa, Desa Bobo Kecamatan Palolo dan Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Hasil dari tata ruang ini sebagai masukan formal untuk penataan ruang Kabupaten sesuai dengan revisi UU No. 24 tahun 1992, tentang tata ruang.

Proses pembangunan Tata ruang desa ini diawali dengan pertemuan dusun (sub-village), untuk menggali informasi dan aspirasi masyarakat dusun secara detail tentang kondisi saat ini dan harapan tentang dusunnya. Hasil dari pertemuan dusun ini kemudian diplenokan dalam pertemuan desa. Sehingga gambaran keseluruhan kondisi terkini dan masa depan desa bisa dipadukan dan dibicarakan bersama antar dusun. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sketch map rencana tata ruang pada kertas plano.

pengambilan titik dengan GPSDengan menggunakan GPS dan Peta skala 1: 10.000 , pengambilan titik koordinat dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat serta LKD (Lembaga Konservasi Desa). Data titik yang sudah dikumpulkan kemudian diolah oleh tim GIS untuk mendapatkan peta hasil rumusan masyarakat. Peta tematik yang telah dibuat oleh tim GIS ini kemudian dikonsultasikan lagi dengan masyarakat sampai menghasilkan peta tematik akhir.

Tata ruang desa ini berguna untuk mencegah dari dini adanya konflik antara kebutuhan konservasi dan aktivitas masyarakat. Disamping itu juga merupakan penguatan kapasitas mayarakat lokal dalam merencanakan tataruang desa mereka.

Peruntukan Taman Nasional Lore Lindu sebagai kawasan konservasi, memiliki batas kawasan berupa desa dengan kondisi lahan pertanian, atau hutan masyarakat. Pemukiman masyarakat mengalami permasalahan persoalan pembagian ruang utamanya untuk kepentingan konservasi dan kepentingan aktivitas masyarakat.

Desa Bobo, Pakuli, dan Wuasa, merupakan desa-desa yang menjadi prioritas untuk perencanaan tata ruang yang pro-ekologi dan pro-populasi. Dengan berbagai keunikan dan permasalahannya sendiri-sendiri ketiga desa ini juga merupakan desa model yang diusulkan oleh BTNLL. Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan kawasan TNLL, komponen rencana tata ruang desa menjadi penting, sebagai salah satu pendukung keberhasilan konservasi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

Desa sebagai daerah otonomi terkecil, terutama disekitar kawasan konservasi sebagian besar penduduknya berkecimpung dengan kegiatan pertanian. Disisi lain, laju peningkatan aktivitas pertanian yang bersifat ekstensif dan agresif dapat mengancam upaya pelestarian kawasan lindung. Dalam prakteknya di lapangan ruang-ruang budidaya ini banyak bersinggungan bahkan bertumpang-tindih dengan ruang-ruang konservasi.

Dikombinasikan dengan adanya perda khusus daerah penyangga No.6 tahun 2006 yang sudah disyahkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada 2007 lalu dukungan legal formal untuk pembuatan tata ruang desa di ketiga desa model ini layaknya dapat dijadikan masukan bagi pemda tingkat II Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala untuk membuat tataruang kabupaten. Utamanya menyangkut kawasan konservasi, tempat dimana sumber air dan kestabilan lereng-lereng dapat terancam, serta bahaya air bah dan longsor dapat menimbulkan kerugian jiwa maupun kerusakan lingkungan yang mahal.

Sementara itu ruang-ruang bagi permukiman, kegiatan serta mobilitas manusia juga memerlukan pengaturan tersendiri. Bila tidak, maka berbagai kebutuhan mukim, kegiatan serta mobilitas manusia dapat bertumpang tindih dengan kebutuhan ruang-ruang konservasi serta ruang-ruang budidaya.

Partisipasi masyarakat desa dalam proses tata ruang diatur dalam perundangan sebelum masa reformasi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Desentralisasi membuka peluang untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dengan lebih mudah, dengan adanya revisi UU No 24 tahun1992.

rencana-tata-ruang-wuasa

Peta tematik rencana jaringan jalan desa Wuasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s